Fokuskini – “Taman Mini Indonesia Indah (TMII) adalah institusi kaderisasi cinta budaya bangsa. Sebagai sarana edukasi, kreasi, produksi, eksebisi, presentasi, apresiasi, dan rekreasi, yang sehat jasmani dan rohani,” ujar pengamat dan pemerhati seni budaya, Suryandoro.
Suryandoro menyayangkan pemberitaan media yang berkembang terkait, TMII Diambil Negara yang seolah memberi stigma negatif terhadap institusi dan orang-orang yang telah berjasa mengelola TMII selama kurang lebih 44 tahun.
“Pentingnya menjernihkan perspektif jurnalis termasuk pejabat negara agar menyampaikan informasi seimbang. Justru Pemerintah dan masyarakat harus berterima kasih. Yayasan Harapan Kita (YHK) selama ini tak pernah mengambil keuntungan apapun dari TMII. Bahkan kadang masih mensubsidi biaya perawatan sarana dan prasarana,” tegas Manajer Informasi TMII ini.
Ribuan seniman dan ribuan karya seni, kata Pendiri Swargaloka Foundation ini, lahir dari berbagai program yang digulirkan TMII. Dibanding Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lebih peduli dan perhatian menyemarakkan kegiatan budaya di TMII. Terbukti pembangunan sarana dan perawatan Anjungan Daerah, beserta program-programnya hingga kini terus berjalan.
TMII, kata Suryandoro, memiliki dua tugas pokok. Yaitu, keluar memperkenalkan wajah Indonesia kepada bangsa lain. Ke dalam agar rakyat Indonesia secara keseluruhan bisa melihat dan merasa bangga dengan kebudayaan tanah airnya.
“Kita wajib berterima kasih kepada Siti Hartinah Soeharto berkat ide-idenya yang cemerlang. Peninggalan budaya Nusantara terselamatkan di TMII, seperti rumah-rumah adat, seni tari, seni musik, seni kriya dan sebagainya,” ujarnya.
Bahkan TMII, ujar Suryandoro, turut menjaga keharmonisan pemeluk agama dengan membangun berbagai rumah ibadah. “Rumah Ibadah semua agama dan kepercayaan yang diakui negara dibangun secara berdampingan di kawasan TMII. Saya berharap piha pemerintah (kita) dan masyarakat tidak berpikir negatif terhadap YHK,” ujarnya.
Pengamat dan Penggiat Budaya, Mas’ud Thoyib menyampaikan keterangan, sudah menjadi kewajiban pihak pemerintah memelihara dan melestarikan TMII tanpa istilah mengambil alih. Empat tahun lagi, menurutnya, TMII berusia 50 tahun dan menjadi Benda Cagar Budaya. “Jadi istilahnya bukan mengambil alih, tapi memang kewajiban negara untuk memelihara dan membiayai pelestarian dan operasional TMII. Seperti halnya Museum Nasional dan benda cagar budaya lainnya untuk dimasukkan ke APBN,” papar Mas’ud Thoyib.
Setelah era reformasi, Pemerintah Pusat dinilai kurang peduli terhadap TMII. TMII dibiarkan jalan sendiri. Padahal hal ini kewajiban negara terkait dengan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan budaya bangsa.
“Pemerintah Indonesia wajib mengucapkan terima kasih kepada YHK yang dengan dedikasinya mengelola TMII selama 45 tahun secara mandiri. Tetap setia membayar pajak dan memenuhi regulasi lain sesuai aturan,” ujar Penggiat Budaya, Sigit Gunarjo.
Satu hal juga, kata Sigit, pihak pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, harusnya dapat memberi statement yang transparan, dan terbuka.
“Beritanya seimbang. Agar masyarakat menjadi jelas dan tahu apa yang sudah dilakukan YHK. Jangan menghakimi seenaknya sendiri kepada YHK,” ujar Sigit.
Sejak proyek TMII digulirkan, kata Sigit, sudah menuai kritik tajam. Namun sebenarnya pihak yang mengkritik belum tahu tujuannya. Mereka khawatir bahwa pembangunan TMII pemborosan dan tidak ada artinya. “Padahal gagasan TMII tidak seperti yang dikhawatirkan. Kenyataannya setelah sekian tahun TMII jadi, pengkritik-pengkritik itu mengakui manfaatnya. Tapi orang-orang baru yang punya kepentingan ikut merongrong,” papar Sigit.
Sigit berharap pengelolaan TMII ke depan seyogyanya tetap berkolaborasi. Melibatkan unsur Yayasan Harapan Kita (YHK) dan Badan Pengelola dan Pengembangan (BPP) TMII.
TMII merupakan destinasi wisata budaya non-profit. Ada unsur pelestarian budaya, namun tetap dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi.
“Dengan komposisi dan sinerji pengelolaan tersebut diharapkan TMII semakin maju, dan berkembang. Lestari budayanya dan sejahtera karyawannya. Berhasil guna dapat menggerakkan potensi anjungan, museum dan unit rekreasi dalam rangka pemajuan kebudayaan di Indonesia,” ujar Sigit.
