Fokuskini – Pihak pemerintah melalui situs resmi Kementerian ESDM memastikan sepanjang periode libur Idulfitri 2022 pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG) dan listrik tersedia dengan baik. Persiapan ekstra telah dilakukan guna menjamin masyarakat Indonesia dapat berlebaran dengan nyaman.
Di tengah tingginya harga komoditas energi dunia, fokus saat ini adalah menjamin tersedianya pasokan energi yang memadai bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Kebutuhan BBM dan LPG periode jelang Idulfitri dipastikan tetap aman dengan stok rata-rata di atas 20 hari. Ini merupakan kebijakan terbaik untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan publik.
Pada saat bersamaan, dinamika harga energi dunia juga terus dipantau, termasuk upaya mengimbau OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries/organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi) untuk bisa menambah kuota produksinya.
Saat ini harga jual BBM dan LPG bersubsidi, jauh dari harga keekonomian yang tengah melambung tinggi, di tengah konflik perang Ukraina-Rusia yang belum kunjung berakhir. Dampaknya meluas ke negara-negara lain, dimana harga minyak mentah Indonesia atau ICP pun meningkat lebih dari USD100 per barel. Bahkan ICP bulan Maret 2022 mencapai USD113,5 per barel. Sementara, rata-rata ICP 1 Januari hingga 26 April 2022 adalah USD99,23 per barel, sedangkan asumsi ICP dalam APBN 2022 hanya USD63 per barel
Untuk memastikan jaminan pasokan BBM dan LPG di tengah tingginya harga minyak dunia, upaya evaluasi terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia.”Kita pasti akan melakukan evaluasi-evaluasi, dan tidak mungkin kita akan membebankan masyarakat dengan beban yang demikian berat secara drastis. Fokus saat ini memastikan pasokan energi menjelang Idul Fitri,” ditegaskan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif.
Evaluasi yang dilakukan di antaranya melakukan validasi data kependudukan yang ada di Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS). Di samping itu, pengawasan langsung dan sanksi juga ditegakkan terhadap penyalahgunaan energi yang disubsidi. Tujuannya jelas, agar alokasi subsidi tidak tergerus, daya beli masyarakat yang berhak menerima subsidi terjaga.
“Kita ingatkan juga ada pasal dalam undang-undang yang akan mengenakan sanksi terhadap penyalahgunaan BBM Subsidi, 6 tahun penjara dan denda Rp60 miliar,” diingatkan Menteri Arifin.
