Kemendag Dukung Penuh UMKM Jadi Raja di Marketplace Lokal

Fit Afiat LEISURE TIME MOMENTUM Podium

Fokuskini – Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag) Kementerian Perdagangan terus mendorong literasi kebijakan ekonomi digital di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) nasional.

Salah satunya dengan kembali menyelenggarakan kegiatan Gambir Trade Talk (GTT) yang kali ini mengangkat tema “UMKM Menjadi Raja di Marketplace Lokal: Strategi dan Kebijakan” di Jakarta, hari Senin (20/3/2023). Dilaksanakan secara hibrida, diikuti oleh sekitar 250 peserta yang terdiri dari pelaku usaha dan para pemangku kepentingan lainnya.

“Pada periode pascapandemi, pihak pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan potensi dan produktivitas UMKM dengan mendorong digitalisasi atau onboarding bagi UMKM yang mempunyai peran penting dalam perekonomian nasional. Saat ini, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64 juta, atau kurang lebih mencapai 99 persen dari seluruh pelaku usaha di Indonesia, dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 61 persen, serta mampu menyerap tenaga kerja 97 persen,” jelas Kepala BKPerdag Kasan lewat keterangannya di tempat terpisah..

Menurut Kasan, kegiatan ekonomi berbasis internet di Indonesia terus berkembang pesat semenjak pandemi Covid-19 merebak di awal 2020. Sejak saat itu, berbagai kegiatan masyarakat secara masif bergeser dari kegiatan secara fisik (offline) menjadi virtual (online). Kondisi ini kemudian mendorong munculnya berbagai ragam kegiatan ekonomi berbasis online untuk memenuhi beragam kebutuhan masyarakat.

Dalam laporan e-conomy SEA 2022 Google-Temasek, nilai ekonomi digital Indonesia pada 2022 bernilai USD77 miliar atau tumbuh 22 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Diproyeksikan, nilai tersebut akan mencapai USD130 miliar pada 2025 dan terus tumbuh hingga USD220 -360 miliar pada 2030.

Adapun pendorong utama dari pertumbuhan tersebut adalah sektor e-commerce (niaga elektronik/niaga-el) dengan kontribusi lebih dari 76 persen pada 2022 dan diproyeksikan mampu mencapai USD95 miliar pada 2025.

Sekretaris BKPerdag Hari Widodo menambahkan, UMKM memiliki potensi yang sangat besar dalam kegiatan ekonomi di Indonesia, khususnya dalam masa pemulihan pascapandemi.

Namun demikian, baru sekitar 32 persen pelaku UMKM yang telah memanfaatkan platform niaga-el untuk meningkatkan produktivitasnya. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menargetkan percepatan digitalisasi pada 30 juta pelaku UMKM onboarding ke ekosistem digital di 2024.

“Di Kementerian Perdagangan, berbagai strategi peningkatan kualitas perdagangan digital telah dilaksanakan. Di antaranya pembinaan dan pendampingan UMKM, bantuan fasilitasi, sampai dengan fasilitator untuk meningkatkan edukasi terkait niaga-el bagi UMKM di seluruh Indonesia,” tambahnya.

“Selain itu, untuk memperkuat peningkatan daya saing UMKM, telah dilaksanakan juga beberapa program kemitraan melalui kerja sama dengan ritel modern dan akses pembiayaan,” urai Hari.

Hari menegaskan, pemerintah Indonesia terus berupaya agar UMKM tidak hanya mampu bertahan di tengah persaingan di era digital saja. Dengan jumlah yang sangat besar dan peran yang sangat penting, UMKM harus didukung agar mampu menguasai marketplace (lokapasar), khususnya di dalam negeri secara berkelanjutan.

Sejalan dengan besarnya kontribusi UMKM di dalam lokapasar, sebagai pengantar diskusi Direktur Continuum Indef Omar Abdillah mengingatkan bahwa saat ini barang yang diperjualbelikan oleh UMKM masih didominasi produk dari merek besar dan barang impor.

“Walaupun toko di niaga-el didominasi UMKM yaitu sebesar 98,1 persen, namun barang yang diperjualbelikan didominasi produk-produk dari merek besar dan juga barang-barang impor,” ungkapnya.

“Berdasarkan riset data Continuum, indeks penetrasi produk UMKM lokal di sektor niaga-el Indonesia hanya 3,8 persen. Adapun kategori pakaian wanita memiliki penetrasi produk UMKM lokal tertinggi dengan indeks penetrasi 18,9 persen,” terang Omar.

Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan Rifan Ardianto menyampaikan, kebijakan pengembangan ekosistem perdagangan digital bagi UMKM harus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, asosiasi, dan pelaku usaha.

Kepala LPEM UI Chaikal Nuryakin mengungkapkan, upaya mendorong kontribusi produk lokal oleh UMKM di lokapasar juga perlu didukung para produsen dengan menghasilkan produk lokal yang berkualitas.

Pelaku UMKM dan Co-founder Positive Plus Consulting Dinar Sudianto menambahkan, UMKM perlu jeli melihat peta permintaan dan mempertimbangkan faktor biaya sebelum memilih untuk onboarding ke dalam lokapasar agar UMKM dapat mengambil keuntungan dari perkembangan perdagangan digital.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

88 + = ninety five