Fokuskini – Implementasi pemberian subsidi motor listrik ternyata belum bisa dirasakan oleh para pengemudi ojek online (ojol).
Mereka merasa program ini belum sepenuhnya tepat sasaran dan cenderung malah sulit untuk didapatkan oleh masyarakat yang sebenarnya paling membutuhkan subsidi motor listrik yaitu pengemudi ojol.
Salah satu yang dikeluhkan oleh para pengemudi ojol yang tertarik membeli motor listrik bersubsidi adalah tingginya biaya pembuatan STNK yang mencapai Rp 3-4 juta.
“Kita dari arus bawah yang menggunakan motor konvensional, susah untuk bersaing saat ini, banyaknya driver dan harga bensin saat ini semakin mahal. Akhirnya kita mencoba untuk mengganti ke motor listrik karena menurut pemerintah ada subsidinya,” kata Muhammad Anwar Rizal, Koordinator Komunitas Ojek Online Wilayah Depok kepada awak media, kemarin.
“Tapi prakteknya di lapangan ketika kita datang ke beberapa showroom seperti Volta, United, Selis dan sebagainya, biaya untuk bisa mendapatkan motor itu, STNK-nya aja mencapai antara 3-4 juta rupiah, subsidi dari mana yang kayak gitu? Yang dibilang pihak pemerintah (mau) bantu kita, bantunya di mana? Kalau untuk STNK-nya aja sebesar itu, kita harus bayarnya,” beber Rizal.
Selain pembuatan STNK yang mahal, syarat untuk mendapatkan subsidi motor listrik, kata Rizal cukup rumit bagi mereka yang mayoritas bertempat tinggal di hunian kontrakan.
Diketahui, salah satu persyaratan program subsidi motor listrik sebesar Rp 7 juta ini antara lain adalah penerima bansos, KUR, serta pemilik rumah dengan listrik 450 – 900 VA.
“Semua bantuan itu, kita banyak yang belum dapat. Jadi ini sebenarnya pemerintah mau bantu kita atau mau bunuh kita?!” keluh Rizal seraya diamini oleh rekan-rekannya sesama pengemudi ojek online di Depok, Jawa Barat.
“Saya (mencoba) ke salah satu dealer di Sukmajaya, Depok itu persyaratannya susah, ditambah biaya-biayanya membengkak. Jadi supaya saya dapat subsidi itu, di rumah listriknya harus 450-900 watt, kan udah gak ada (di Jabodetabek), listrik 450 watt di mana coba?! Sementara kita yang ngontrak rumah, listriknya gak ada (450 watt), rata-rata sudah token,” imbuhnya.
Rizal berharap, keluhan ia dan rekan-rekannya bisa sampai ke Presiden Joko Widodo
Ia menegaskan, bahwa arus bawah seperti pengemudi ojol sangat mendukung dan sebenarnya antusias dengan program subsidi motor listrik ini.
“Kita (masyarakat) di bawah ini yang paling banyak menggunakan kendaraan bermotor sehari-hari. Kenapa kita gak di-support, malah diberatkan dengan hal-hal kayak tadi.”
“Ini ada lagi nih, di satu aplikasi, ketika kami kehilangan baterai, kami harus patungan mengganti 50-50, biayanya mencapai Rp 3,5 juta,” tambahnya geram.
“Belum lagi, harga baterai pabrik Lokal mencapai Rp 7,5-10 juta, padahal baterai import cuman Rp 4.5 juta. Ini jadi Subsidi Pabrik Baterai.”
“Jadi, kita ini semakin bingung mau beralih ke motor listrik tapi banyak jebakan batman, mau tetap pake motor konvensional, persaingan semakin berat,” ia melanjutkan.
Satu lagi imbauan kritik para pengemudi ojol untuk program subsidi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) ini adalah tidak dikenakannya PPN untuk para pembeli mobil listrik, sementara untuk motor listrik tetap dikenakan PPN.
“Orang kaya makin disubsidi jadi (tambah) kaya nih. Sementara kita (yang) di bawah pemakai motor listrik merasa di dibebankan,” pungkas Rizal.
